TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan pihaknya tengah berupaya merealisasikan skema penyaluran penyaluran BBM bersubsidi supaya tepat sasaran kepada para nelayan. Hal tersebut masuk dalam program pengendalian konsumsi BBM jenis Pertalite dan Solar untuk kendaraan darat.
Pengendalian penyaluran BBM bersubsi supaya tepat sasaran ini secara keseluruhan akan diatur dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Revisi Perpres itu masih digodok pemerintah meski sudah masuk tahap finalisasi.
"Kita sekarang ini ingin lebih tepat sasaran lagi. Kita pastikan langsung kepada nelayannya," kata Nicke saat rapat dengan Komisi VI di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 8 September 2022.
Skema pengaturan penyaluran BBM bersubsidi ini akan serupa dengan yang diterapkan melalui aplikasi MyPertamina. Sebab, para nelayan yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi akan didata sebagaimana pengguna kendaraan roda 4 yang berhak mendapat BBM bersubsidi dan pembeliannya akan menggunakan QR Code.
Tapi, skema penyaluran Solar untuk nelayan akan ada tambahan sedikit, yaitu harus terdaftar juga di koperasi. Setelah terdaftar, para nelayan baru bisa membeli BBM di tempat khusus semacam Pertashop. Koperasi ini kata Nicke penting karena supaya pendataan nelayan yang berhak bisa benar-benar tepat sasaran.
"Jadi nanti by name by address itu adalah anggota dari koperasi tersebut. Sehingga kita bisa menghitung kuotanya. Itu sudah jelas by name by address, masing-masing punya QR Code," ucap Nicke.
Dalam tiga bulan ke depan, Nicke mengatakan, Pertamina akan mulai membangun berbagai pertashop yang akan dijadikan sebagai SPBU nya para nelayan. Dia mengatakan sudah ada beberapa lokasi yang telah dijadikan titik-titik priortas, namun dia belum bisa menjabarkannya.
Selanjutnya: 'Dengan QR Code, transaksi di Pertashop tiggal tap, kemudian dia berhak."
